SI MAS DUKUN

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan peraturan pelaksan dari ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 91 ayat (1) huruf s Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan pengaturan tentang Katalog Elektronik.

Peraturan Lembaga ini merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) huruf q Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.Pasal 1 Peraturan Lembaga ini menjelaskan bahwa Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dikecualikan untuk tercapainya tata kelola yang jelas, mudah, dan memberikan value for money.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan pasal 5 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan lembaga ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang sistematis dan terstruktur, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembelajaran, menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan PBJ.

Dalam rangka  mengoptimalkan kerja sama pertukaran data keuangan dan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu penerapan konfirmasi status wajib pajak, sehingga disusun Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai aksi pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran strategi nasional pencegahan korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.