SI MAS DUKUN

Peraturan Lembaga ini merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) huruf q Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.Pasal 1 Peraturan Lembaga ini menjelaskan bahwa Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dikecualikan untuk tercapainya tata kelola yang jelas, mudah, dan memberikan value for money.

Peraturan Gubernur ini disusun untuk memberikan fleksibilitas bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, serta pendapatan BLUD yang sah lainnya.Bab I Peraturan Gubernur ini terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 1, yang memuat Ketentuan Umum yang menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dalam Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan pasal 5 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan lembaga ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang sistematis dan terstruktur, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembelajaran, menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan PBJ.

Dalam rangka  mengoptimalkan kerja sama pertukaran data keuangan dan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu penerapan konfirmasi status wajib pajak, sehingga disusun Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai aksi pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran strategi nasional pencegahan korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.